Pengembangan masyarakat (community development) merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori Sumber daya manusia. Teori ekologik mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbaruhi perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologik menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk.

Teori Sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan kedalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental.[1]

Community development juga bisa didefinisikan sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia dengan karakteristik: terikat pada interaksi sosial, mempunyai rasa kebersaman berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, bergabung dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, memiliki kohesi sosial yang kuat, dan menempati lingkungan hidup yang terbatas. [2]

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (bottoming up approach) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya manusia itu bersaudara. Sehingga pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya. [3]

Secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah:

  1. Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat.
  2. Pendekatan Kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian dengan wilayahnya (desa/kota) terhadap hal yang akan dikembangkan.
  3. Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik manusianya.
  4. Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
  5. Pendekatan politik.
  6. Pendekatan Manajemen, Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pndataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling. Model pendekatan ini sebenarnya dapat dilakukan dalam masyarakat yang bermacam-macam (pedesaan,perkotaan, marjinal, dan lain-lain).
  7. Pendekatan sistem, Pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

ITM menjalankan berbagai program Pengembangan Masyarakat sebagai wujud komitmennya terhadap pemenuhan CSR serta untuk memenuhi ketentuan dan
peraturan Pemerintah yang ada.

Program-program Pengembangan Masyarakat yang dilakukan ITM dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada sumber daya modal maupun peningkatan keterampilan, serta dukungan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya setempat.

Kategori kedua adalah aktivitas pembangunan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pengadaan fasilitas kesehatan dan pendidikan maupun program-program pelestarian budaya dan kesenian lokal. Sedangkan kategori ketiga adalah pelestarian lingkungan, terutama melalui dukungan kepada Taman Nasional Kutai, pendidikan lingkungan untuk anakanak, program kesadaran lingkungan, dan program penghijauan.

Penentuan aktivitas program dilakukan dengan pertama-tama mengadakan survai mengenai kondisi dan sumber daya lokal yang tersedia, yang dilakukan oleh komunitas yang bersangkutan dengan pengarahan dari personil Community Development Officer (CDO) ITM. Hasil survei tersebut menjadi dasar bagi proses pemilihan program prioritas oleh FKM yang dibentuk di masing-masing desa dampingan. FKM beranggotakan perwakilan masyarakat dan tokoh atau pemuka masyarakat yang dipilih secara demokratis melalui rapat desa. FKM di setiap lokasi site mengadakan pertemuan rutin dua kali dalam setahun untuk membahas program prioritas dan program kerja yang direvisi dari waktu ke waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran, jangka waktu program dan tenaga pelaksana yang diperlukan.

Pertemuan FKM membahas berbagai usulan program yang masuk untuk memastikan bahwa program-program tersebut mewakili kebutuhan aktual masyarakat dan akan memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi warga masyarakat. Dengan demikian, pemilihan program dilakukan berdasarkan kesepakatan warga masyarakat melalui perwakilannya dalam FKM, dan bukannya atas kemauan individu atau kelompok kecil tertentu.

Dari sudut pandang ITM maupun pemerintah setempat, keberadaan FKM juga merupakan sarana untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat terkait dengan aktivitas Perusahaan, sekaligus untuk mendorong menumbuhkan kemandirian komunitas di sekitar areal operasional Perusahaan. Komunitas-komunitas ini nantinya diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan desa atau wilayah atas inisiatif sendiri, dengan praktik-praktik pembangunan berkelanjutan menggunakan sumber daya dan potensi setempat. Pada gilirannya, ini akan mengurangi ketergantungan komunitas-komunitas tersebut pada Perusahaan.

Salah satu program bidang pembangunan ekonomi pada tahun 2009 adalah pembentukan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh PT Indominco Mandiri bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani, menyediakan modal awal sebesar Rp 100 juta kepada LKM yang menjalankan aktivitas koperasi simpan-pinjam. Saat ini, sekitar 65 anggota telah tercatat melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang produktif dengan bantuan pinjaman modal dari LKM.

ITM juga telah mengembangkan Community Development Management Information System, sebuah perangkat sistem informasi on-line, untuk memantau kemajuan program-program Pengembangan Masyarakat di berbagai lokasi. Salah satu kunci keberhasilan programprogram Pengembangan Masyarakat yang dijalankan oleh Perusahaan adalah partisipasi aktif dari pihak warga masyarakat dan Pemerintah Daerah, selain tentunya kepedulian dan dukungan dari Perusahaan sendiri.

Implikasi pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 telah membawa angin perubahan pada dinamika daerah. Terjadi pergeseran fungsi dan peranan masyarakat desa. Namun sayangnya hal ini tidak banyak dikaji karena perhatian kita tersita oleh pemberitaan pemilu yang telah berjalan demokratis.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik menuntut dibukanya kebebasan warga. Biarkan mereka berpikir dan berpendapat bebas terhadap semua masalah yang terjadi di sekeliling mereka. Termasuk dalam menentukan cara menyelesaikan persoalan.

Contoh yang lebih kongkrit misalnya di wilayah kelurahan atau desa. Di lingkup itu, semua warga masyarakat harus tahu apakah kelompok miskin, pengangguran, putus sekolah di sekitar mereka semakin bertambah setiap tahun, tetap atau berkurang. Bukan itu saja. Mereka juga berhak tahu tentang kebersihan, keamanan dan kenyamanan hidup bertetangga. Pokoknya, semua hal yang terkait dengan hidup bermasyarakat harus diketahui, disadari dan ditangani secara bersama-sama.

Pilihan yang paling tepat untuk bisa “hidup bersama-sama seperti itu adalah” tentu saja adalah bertemunya seluruh warga atau unsur-unsur warga di satu lingkungan untuk berdialog atau berbicara secara terbuka transparan dan demokratis. Dalam pertemuan ini warga akan tahu kenapa dan bagaimana rencana kerja pemerintah, berapa dana yang dimiliki, dari mana sumber dana tersebut guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemerintah kelurahan juga dapat memahami, mengapa dana PPMK atau JPS di masyarakat “macet”. Mengapa jumlah fakir miskin, pengangguran, putus sekolah bertambah. Apakah para pengusaha, kelompok-kelompok warga seperti majelis taklim, dewan kesejahteraan masjid, gereja dan organisasi keagamaan lain masih dapat berpartisipasi mengatasi masalah sosial di masyarakat. Dan, mengapa ada masyarakat yang masih enggan terlibat dalam mendukung program pemerintah.

Pertemuan juga akan bisa meningkatkan pemahaman antarkelompok agama, antaretnis juga antargenerasi. Bahkan diharapkan mampu menjalin kerjasama demi kesejahteraan bersama.

Pertemuan antarwarga atau antarunsur-unsur kelompok warga yang berjalan secara rutin untuk membicarakan masalah dan penyebabnya, merencanakan kegiatan pemecahan, hingga mengevaluasi hasil kegiatan inilah yang sering dinamakan “Forum Warga”. Meskipun istilah “Forum Warga” terkesan baru namun kegiatan seperti ini sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat nusantara sejak dulu. Kegiatan tersebut di pedesaan hampir sama dengan apa yang disebut “Rembuk Desa”.

Forum Warga bukan suatu organisasi dengan struktur yang formal. Ia hanyalah istilah untuk menamakan suatu kegiatan pertemuan rutin warga guna mengatasi persoalan dan meningkatkan kerjasama antarwarga masyarakat termasuk peningkatan manfaat pembangunan yang ada. Fungsi lain yang juga penting, dalam pemerintahan desa dan kelurahan yang semakin demokratis, Forum Warga juga dapat menjadi tempat penyampaian pertanggungjawaban pembangunan pemerintah kelurahan atau desa kepada warga masyarakatnya.

Walaupun mirip, ada beberapa perbedaan bentuk antara Forum Warga dengan Rembuk Desa yang selama ini kita kenal. Bila rembuk desa di bawah koordinasi kepala desa, maka Forum Warga koordinatornya adalah seorang atau sekelompok warga yang berpengaruh atau menjadi tokoh di satu lingkungan. Merekalah yang harus memfasilitasi proses pertemuan sekaligus bagaimana menindaklanjuti segala hasil pertemuan.